Hasil Pemilu Thailand Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

Pada Pemilu Thailand 2 Februari 2014, pemilih di Bangkok menentang blokir TPS oleh para demonstran anti-pemerintah (Getty Images)

(Business Lounge – World Today) – Krisis politik di Thailand sepertinya masih terus berlanjut. Pada hari Jumat, Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2 Februari silam. Sebaliknya, MK memerintahkan Pemilu baru, keputusan yang memperdalam ketidakpastian politik di Thailand.

Dalam pemungutan suara, enam anggota Mahkamah Konstitusi menolak hasil Pemilu. Tiga anggota lainnya menyetujui. Maka MK menyatakan Pemilu tak sesuai undang-undang (UU), kata juru bicara MK Pimon Thampitakpong dalam konferensi pers, sesudah hakim mengambil keputusan. Setiap Keputusan MK Thailand adalah final dalam semua kasus.

Konstitusi Thailand memang memberikan syarat agar Pemilu digelar serentak. Namun, pemungutan suara 2 Februari lalu justru digelar dalam beberapa hari. Sebanyak 28 daerah pemilihan di delapan provinsi selatan terlambat memilih. Puluhan daerah itu, kata Pimon, tak memiliki kandidat. Anggota partai tidak mampu mendaftarkan kandidat, lantaran demonstran antipemerintah memblokir registrasi.

Kawasan selatan Thailand merupakan basis kekuatan kubu oposisi Partai Demokrat, yang memboikot Pemilu. Daerah itu juga mendukung para pemimpin gerakan antipemerintah yang mengerahkan massa dalam demonstrasi upaya penggulingan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Thailand mesti menggelar Pemilu baru. Namun, MK tak memperinci waktunya. Sesuai hukum, pemerintah dan Komisi Pemilu harus menetapkan tanggal Pemilu dalam 60 hari sesudah keputusan MK.

Hasil Pemilu lalu diperkirakan bakal mengembalikan kekuasaan Yingluck, sesudah ia membubarkan Parlemen pada Desember. Pembubaran dilakukan di tengah-tengah eskalasi protes. Namun, pemungutan suara di 11% daerah pemilihan terusik gerakan demonstran antipemerintah.

Gangguan sepanjang Pemilu membuat hasilnya tak meyakinkan. Pintu untuk membentuk pemerintahan baru pun tertutup bagi Parlemen.

Pemimpin protes yang juga mantan wakil pemimpin Partai Demokrat, Suthep Thaugsuban, berada di garda depan protes selama berbulan-bulan di Thailand. Ia terus menekan Yingluck untuk segera turun dari takhta PM. Suthep menyatakan mundurnya Yingluck akan sekaligus memberantas pengaruh klan Shinawatra. Suthep meminta kabinet Yingluck diganti dewan pemerintah tak terpilih, yang akan melakukan reformasi politik.

Sebaliknya, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra tetap menolak mundur. dari jabatannya. Ia bersikeras bakal menemukan solusi konflik politik berkepanjangan ini lewat Pemilu.

Fanny Sue/VM/BL-WSJ

Editor : Fanya Jodie

Foto : WSJ

One Response

  1. threevium

    krisis politik dan keamanan yang berkepanjangan, menghambat pertumbuhan ekonomi thailand.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.